Belanja Pemerintah Pusat 2024 Naik ke Rp2.467 T, Karena Pertahanan Cs

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI sepakat meningkatkan alokasi belanja pemerintah pusat di 2024 dari Rp2.446 triliun menjadi Rp2.467 triliun.

Kenaikan ini terjadi lantaran ada perubahan alokasi shopping pemerintah pusat menurut 11 fungsi. Nilai baru ini merupakan kesepakatan antara Panja Belanja Pemerintah Pusat dengan perwakilan Kementerian Keuangan.

Anggota Banggar DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyebut setidaknya ada 10 shopping pemerintah pusat menurut kegunaan nan anggarannya disepakati naik oleh Panja.

Berikut rinciannya;

Pertama, kegunaan pertahanan RAPBN 2024 nan naik dari Rp135,2 triliun menjadi Rp139,1 triliun.

Kedua, anggaran ketertiban keamanan nan di RAPBN Rp188,8 triliun naik menjadi Rp192,8 triliun.

Ketiga, anggaran kegunaan ekonomi nan naik dari Rp636 triliun menjadi Rp649,5 triliun.

Keempat, shopping pemerintah pusat untuk kegunaan lingkungan hidup nan naik dari Rp13,9 triliun menjadi Rp14 triliun.

Kelima, anggaran fungsi perumahan dan akomodasi umum nan naik dari Rp36,27 triliun ke Rp36,29 triliun.

Keenam, anggaran kegunaan kesehatan nan naik dari Rp97 triliun menjadi Rp97,4 triliun.

Ketujuh, alokasi shopping pemerintah pusat untuk kegunaan pariwisata nan naik dari Rp3,5 triliun ke Rp3,7 triliun.

Kedelapan, anggaran kegunaan kepercayaan nan naik dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11,7 triliun. Kesembilan, anggaran pendidikan nan naik dari Rp220,8 triliun menjadi Rp224,9 triliun.

Kesepuluh anggaran fungsi perlindungan sosial naik dari Rp252,7 triliun menjadi Rp270,1 triliun.

Sedangkan satu kegunaan lainnya, ialah pelayanan umum nan di RAPBN 2024 Rp850,3 triliun justru turun menjadi Rp827,6 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Laporan panja itu ditandatangani oleh Koordinator Panja sekaligus Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah serta empat wakilnya. Sementara itu, koordinator pemerintah dalam panja ini adalah Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata.

Selepas pembacaan seluruh laporan panja dan draf RUU APBN 2024, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menanyakan kepada para peserta raker apakah laporan tersebut dapat disetujui bersama, baik oleh pemerintah maupun DPR.

"Terhadap laporan-laporan panja dan naskah RUU APBN 2024, dapatkah kita setujui sebagai hasil kesepakatan tingkat I pembahasan APBN 2024? Setuju?" ujarnya.

Pertanyaan Said itu disambut seruan dari para peserta raker dengan jawaban "setuju" yang kemudian diakhiri ketuk palu dari Said.

(skt/agt)

[Gambas:Video CNN]